Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Ahyani Raksanagara menekankan capaian pelaksanaan program kesehatan di Kota Bandung pada Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2022 di Hotel Savoy Homann, Selasa (26/07/2022). Acara ini turut dihadiri oleh Walikota Bandung, Yana Mulyana, seluruh Kepala UPT Puskesmas se-Kota Bandung, dan Direktur Rumah Sakit di bawah koordinasi Dinkes Kota Bandung.
Ahyani dalam pembukaannya mengatakan bahwa urusan kesehatan adalah urusan daerah yang paling mendasar serta termasuk dalam visi Kota Bandung, yaitu menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis.
Indikator sasaran Dinkes yang utama terdiri dari 7 aspek di antaranya; Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Indeks Kesehatan Keluarga, Presentase Balita Gizi Buruk, Cakupan Rumah Sehat, Cakupan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, dan Indeks Pelayanan Publik Kategori Baik.
“Dari indikator tersebut, angka kematian ibu berhasil ditekan, angka harapan hidup di Kota Bandung juga meningkat sedangkan kita punya target lima tahunan lainnya yang perlu dicapai sebelum 2023, seperti infrastruktur Puskesmas yang kurang memadai serta alat kesehatan yang masih kurang di Puskesmas. Oleh sebab itu, kita berkumpul di sini untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian program-program kita dan apa yang harus kita lakukan agar mencapai target yang belum terlaksana,” tegasnya.
Terkait hal ini, Wali Kota Bandung, Yana Mulayan menegaskan bahwa pada 2023 akan ada empat Puskesmas yang direhabilitasi total oleh Pemerintah Kota Bandung.
“Selain empat Puskesmas tersebut, beberapa Puskesmas juga bisa dilakukan rehabilitasi ringan supaya bisa meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat,” jelasnya.
Selain mengevaluasi capaian sasaran indikator di atas, permasalahan lain yang menjadi sorotan adalah jaminan kesehatan bagi masyarakat. Meski sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC), Kota Bandung masih menghadapi masalah terkait sistem rujukan dan kepesertaan BPJS yang terkadang menjadi tiba-tiba nonaktif tanpa pemberitahuan.
“Terkait hal ini akan menjadi masukan bagi kami untuk merumuskan kebijakan kepesertaan yang lebih efektif, sehingga tidak ada lagi kasus peserta BPJS yang tiba-tiba nonaktif,” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Wilayah Kota Bandung, Muhammad Fakhriza.
Di sisi lain, ia pun menjelaskan bahwa 98% penduduk Kota Bandung telah memiliki jaminan kesehatan. Peserta BPJS di Kota Bandung sudah mencapai 98% sehingga saat ini Kota Bandung menjadi kota pertama di Jawa Barat yang sudah menerapkan UHC, yakni jaminan kesehatan semesta untuk warga Kota Bandung yang iuran bulanannya dibiayai oleh pemerintah.
(Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung)
